Potret Khalayak di antara Cita-Cita dan Realita Demokrasi Ruang Cyber

Eksistensi internet sebagai produk perkembangan teknologi komunikasi telah membawa berbagai implikasi dalam kehidupan bernegara khalayak media. Selain pemampatan ruang dan waktu dalam komunikasi, penggunaan internet juga mambawa khalayak pada pembentukan masyarakat global, perubahan hubungan sosial, perubahan sistem nilai dan norma, budaya konsumerisme, bahkan penyerahan sebagian otoritas diri pada teknologi komunikasi tersebut. Secara ekstrim McLuhan mengatakan masyarakat saat ini tengah membentuk “desa global” di mana sebagian besar lini kehidupan telah dihubungkan pada jaringan global. Dengan demikian, ruang publik bagi warga negara semakin meluas. Proses politik tidak lagi terlampir dalam surat kabar atau berita di televisi, melainkan telah memasuki dunia baru, dunia cyber.

Dunia yang disebut oleh Sulfikar Amir sebagai borderless world ini memungkinkan tiap khalayak terkoneksi dengan baik. Khalayak menghuni ruang-ruang publik yang tidak dapat ditembus oleh otoritas penguasa. Di era orde baru yang lalu, internet telah membuktikan diri sebagai media pembentuk kekuatan alternatif dalam mewujudkan iklim demokrasi. Fenomena semacam inilah yang kemudian menggiring perhatian sebagian ilmuwan pada kajian cyberdemocracy atau demokrasi yang berlangsung di ruang cyber. Bagaimana sesungguhnya eksistensi demokrasi eksis di ruang cyber? Apakah cyberdemokrasi merupakan produk yang mempengaruhi aspek kehidupan demokrasi pada khalayak media? Dengan eprspektif teknorealis, penulis akan mendedah fenomena cyberdemocracy tersebut.

Cyberdemocracy

Ada perdebatan yang berlangsung mengiringi keberadaan teknologi (komunikasi) dan demokrasi. Sistem demokrasi yang baik pada suatu titik tertentu akan sangat tergantung pada teknologi. Sebaliknya, perkembangan teknologi akan sangat bergantung pada bentuk-bentuk demokrasi. Cyberdemocracy lahir mewarnai perdebatan itu.

Cyberdemokrasi lahir dari sinergi antara demokrasi dan teknologi. Menurut Jerry Berlow, Cyberdemocracy adalah usaha untuk membatasi kemerdekaan, pengaturan diri, dan ruang untuk kehidupan egaliter tanpa pemerintahan masyarakat (nitizens) online, seperti munculnya usaha untuk mengatur dan mengontrol kegiatan di sana . Sedang menurut Paul Feber, et al., cyberdemocracy merupakan interaksi secara alami dalam sebuah situs jaringan yang memungkinkan orang untuk berpartisipasi dalam urusan politik dan kewarganegaraan. Dalam pengertian ini, internet diumpamakan sebagai egovernment yang menyediakan informasi dan pelayanan bagi publik. Bahkan ada yang mengidentikkan cyberdemocracy ini dengan transparent state Karena melibatkan begitu banyak komponen, Ellen S. Cole melihat cyberdemocracy dengan pendekatan multidisipliner, termasuk politik yang terintegrasi, implementation, training and support serta kinerja sebuah tim di dalamnya.

Di dalam dunia cyber keberlangsungan demokrasi dimungkinkan selalu mengalami penyesuasian alias tidak se’mutlak’ di dunia nyata. Selain itu posisi khalayak dianggap setara dengan negara, birokrasi, korporasi dan lembaga pemerintah lainnya. Posisi ini kemudian memunculkan pasar (privat interest) sebagai legitimasinya. Kemungkinan-kemungkinan inilah yang kemudian melahirkan dualisme pandangan mengenai eksistensi demokrasi di ruang cyber sekaligus menghadirkan dua pandangan mengenai khalayak, yakni khalayak cyberdemocractic serta khalayak yang belum mengecap demokrasi di ruang cyber itu .

Mencita-citakan Demokrasi di Ruang Cyber

Pandangan teknorealis secara praksis mengemukakan pemikiran mengenai adanya berbagai kepentingan di balik penggunaan media. Secara simultan, paham ini mengakui bahwa internet juga memiliki manfaat-manfaat praktis yang dapat digunakan khalayak tanpa melawan nilai-nilai kemanusiaan. Misalnya, pada era reformasi tahun 1998, segolongan khalayak menjadikan internet sebagai media untuk menyebarkan berita-berita politik tanpa hambatan otoritas dari penguasa.

Transparansi kebijakan, baik dalam hal politik, teknologi maupun sosial yang merupakan urusan pemerintah sekarang dengan mudah dapat diakses melalui internet. Khalayak yang terhubung dengan internet dapat dengan mudah memberi respon atas kebijakan yang diambil pemerintah, mengirimkan kritik, saran bahkan berdialog secara interaktif dalam sebuah forum diskusi. Bahkan khalayak dalam kasus reformasi 1998 telah menempatkan internet sebagai bagian dari apa yang disebut “teknologi pembebasan”, yang diharapkan akan berperan serupa dalam proses pembebasan dari segala bentuk hagemoni, manipulasi dan represi politik serta budaya di dunia ketiga

Ruang gerak di dunia cyber memang memungkinkan perluasan bagi public sphere. Hal ini serta merta membuka lebar berkembangnya demokrasi. Masyarakat, dengan membawa bendera kelompok, golongan atau individu dapat secara simultan mengajukan pandangan mereka mengenai berbagai hal tanpa harus melalui batas-batas birokratif pemerintah. Hal ini menciptakan iklim yang subur bagipertumbuhan masyarakat demokratis, walaupun di ruang cyber. Asumsi ini benar apabila kemudian internet dapat diakses oleh khalayak dalam berbagai level. Faktanya, terciptanya khalayak demokratis di ruang cyber – sebagai salah satu alternatif pengembangan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara – nyatanya masih menemui berbagai tantangan.

Tantangan dalam Cyberdemocracy

Mengadaptasi asumsi Ellen S. Cole dalam memandang keprematuran cyberdemocracy, pada bagian ini penulis akan memaparkan bahwa bahwa cyberdemocracy sesungguhnya masih berjalan ‘pincang’. Dalam studinya di Afrika, Cole menemukan empat tantangan yang berjalan beriringan dengan pembentukan khalayak cyberdemocratic. Pertama bahwa tidak seluruh masyarakat di Afrika memiliki kemampuan yang sama – dalam hal materi – untuk mengakses internet. Fenomena ini sangat signifikan diaplikasikan pada masyarakat di Indonesia, yang sebagian masyarakatnya masih tergolong ekonomi menengah ke bawah. Social cost untuk mengakses internet diasumsikan terlalu tinggi dibanding dengan usaha mereka mengumpulkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pun demikian, pendidikan yang rendah membuat sebagian besar masyarakat di negara-negara tertentu – yang sedang berkembang atau miskin – memiliki perhatian yang rendah terhadap eksistensi dan pemanfaatan internet. Pada titik ini, ruang cyber dianggap masih gagal dalam membentuk khalayak demokratis. Cyberdemocracy hanya mengakomodir kepentingan sebagian masyarakat, itu pun golongan masyarakat dengan kelas sosial tertentu yang tentu saja memiliki kepentingan yang jauh berbeda dengan masyarakat yang termarjinalkan – yang sesungguhnya menjadi peserta terbanyak dalam pesta demokrasi

Kedua, internet merupakan produk yang dihasilkan oleh orang-orang dengan kemampuan teknis tertentu atau yang disebut i-methodology. Tidak dapat dipungkiri, dalam membuat desain program di Internet, orang-orang ini juga telah dikonstruksi oleh pemikiran mereka. Sehingga, menurut Cole, program-program di internet – walaupun ditujukan untuk mendidik masyarakat atau mengakomodir kepentingan serta kebutuhan masyarakat – tetap merupakan produk yang telah dikonstruksi oleh disainer-disainer yang sungguh-sungguh memiliki pemikiran berbeda dengan masyarakat pengguna. Misalnya penggunaan bahasa inggris serta tampilan website dengan icon-icon tertentu yang merefleksikan ide dari disainer, tentu sangat kurang potensial untuk diakses masyarakat dengan pengetahuan atau pun tingkat sosial yang sama sekali berbeda. Dengan demikian sekali lagi, pembentukan khalayak demokratis di ruang cyber telah menemui hambatannya.

Ketiga, Cole melihat gender inequality dalam menggunakan internet pada masyarakat yang ditelititnya. Secara kultural, wanita di Afrika diposisikan sebagai sosok pekerja dapur, pengurus keluarga yang memiliki waktu senggang terbatas, tidak memiliki otoritas bermain dalam kancah politik dan tentu saja sebagai implikasinya, tidak memiliki kekuatan dan kesempatan untuk mengakses internet. Cyberdemocracy bagi khalayak wanita, khususnya di Afrika, hanya sebagai istilah ‘keren’ produk dari kejayaan teknologi yang patut dibanggakan tanpa memberikan kontribusi berarti bagi penyelesaian permasalahan mereka. Tentu saja, ketika eksistensi wanita direduksi dalam cyberdemocracy secara otomatis, demokrasi itu sendiri tidak berjalan.

Selanjutnya yang menjadi tantangan bagi eksistensi cyberdemocracy adalah keberadaan khalayak dalam wilayah-wilayah yang belum terjangkau, jauh dari ibu kota yang sejatinya merupakan pusat asal demokrasi itu. Misalnya Indonesia, negara kepualauan ini memiliki ratusan bahkan ribuan pulau kecil yang belum memungkinkan untuk dijangkau oleh internet. Padahal, di dalamnya dihuni juga oleh warga masyarakat yang tentu juga memiliki hak dalam menyampaikan pemikiran mereka untuk mendukung pengembangan demokrasi. Keterbatasan georafis ini secara otomatis memunculkan keterbatasan khalayak pengguna internet yang implikasinya pada kepincangan demokrasi di ruang cyber.

Potret khalayak dalam dunia cyber ini menggambarkan bahwa sejatinya cyberdemocracy pun masih berjalan ‘pincang’. Beberapa hambatan di atas membuat posisi cyberdemocracy kembali melemah sebagai kekuatan untuk memperuas ranah demokrasi di sebuah negara. Khalayak pun tidak sepenuhnya memegang kebebasan sebagai hak mereka. Pembatasan kultur, politik, sosial maupun geografis membuat khalayak cyberdemocratic sukar didefinisikan. Meminjam istilah Navis, cyberdemocracy doesn’t promote absolute freedom because such freedom exist only in jungles which are un inhibited. Memang tidak ada jaminan seratus persen bahwa cyberdemocracy akan membawa kesuksesan besar bagi pertumbuhan demokrasi, terutama dalam membentuk khalayak demokratis. Namun yang jelas, perluasan publicsphere dalam ruang cyber telah membuktikan bahwa sejatinya demokrasi masih memiliki sebuah tempat untuk menunjukkan eksistensinya. Oleh karena itu, sangatlah naif apabila kita mengatakan bahwa realita khalayak di ruang cyber itu merupakan produk dari perkembangan internet, sebaliknya ia lebih tepat menjadi sebuah kondisi yang selalu mengikuti ke mana arah perkembangan teknologi itu menuju. Lagi-lagi meminjam kesimpulan Cole, cyberdemocracy is a condition not an outcome.

REFERENSI

Arar, Ana Nadya. 2003. Teknologi Komunikasi: Perspektif Ilmu Komunikasi. Jogjakarta: Lesfi

Sulfikar Amir dalam artikel “Demokrasi dan Teknologi”

http://www.theindonesianinstitute.org/gdemo02.htm

Paul Ferber, et al.,Cyberdemocracy v. E Government: The degree of Interactivity on State Legislative Websitehttp://java.cs.vt.edu/public/projects/digitalgov/papers/Ferber.Cyberdemocracy.pdf

“European Government and Cyberdemocracy” http://europa.eu.int/comm/governance/areas/group1/contribution_en.pdf

Ellen S. Cole, “Cyberdemocracy: A Condition, not an Outcome

http://www.xs4all.nl/~ekole/public/cyberdem.html

Deddy N. Hidayat dalam artikel “Mempertanyakan Teknologi Pembebasan” http://www.istecs.org/Publication/Dimensi/dim_vol5no1_pebruari2003.pdf

http://www.naavi.org/cyber_democracy/index.htm

Ana Nadya Abrar, Teknologi Komunikasi: Perspektif Ilmu Komunikasi”, 2003, Jogjakarta: Lesfi

Sulfikar Amir dalam artikel “Demokrasi dan Teknologi”

Jerry Berlow,,____

Paul Ferber, et al., “Cyberdemocracy v. E Government: The degree of Interactivity on State Legislative Website”,

“European Government and Cyberdemocracy”

Ellen S. Cole dalam “Cyberdemocracy: A Condition, not an Outcome”

Deddy N. Hidayat dalam artikel “Mempertanyakan Teknologi Pembebasan”

Ellen S. Cole, op cit

Ramses, et al., dalam ibid.

http://www.naavi.org/cyber_democracy/index.htm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: